undang undang tentang retribusi daerah. PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang. undang undang tentang retribusi daerah

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan; e. 28 Tahun 2009 yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan. com – Informasi seputar jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penting diketahui mengingat terbitnya regulasi baru sebagai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Mengingat : 1. TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Ketentuan Umum 2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengatur tentang Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud; c. huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; Mengingat : 1. 4048 LL SETNEG : 15 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pajak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang perlu. Kode Etik. Pajak. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi sumber pendanaan yang penting bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan; b. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah T. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU No. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk. 10 Tahun. Daerah mengenai Retribusi IMB kemudian melakukan perhitungan retribusi secara manual dan mengunggah hasil perhitungan tersebut ke dalam SIMBG. Contoh: a. BAB I . tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah; g. Saat ini pemerintah daerah---provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia---diberi batas waktu paling lambat 5 Januari 2024 untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan PDRD di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ; Mengi n gat : 1. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara. Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Mengingat : 1. Kali ini PakDosen akan membahas tentang Retribusi Daerah?. : a. 2. Nantinya, beberapa PP akan menjadi aturan turunan dari UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) . 34/2000. Mengingat : 1. NOMOR 18 TAHUN 1997. PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR WALIKOTA BATAM, Menimbang : a. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jenis. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan; e. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang r Negara k Indonesia Tahun 1945; 2. Daerah tentang Retribusi Daerah di Provinsi Banten. Undang-Undang. Perwakilan. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk; tidak memungut. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten Dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2021TENTANGPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNGKEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114, Pasal 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah; g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Perubahan Atas Peraturar. Saat ini pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU. Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPh Pasal 21 telahditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Retribusi Daerah Pajak Daerah Payung Hukum Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau pejabat negara yang lebih rendah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. daerah berupa retribusi daerah untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKAyang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaterr/Kota dalam 1(satu) Provinsi (Pasa 24); b. 3) Retribusi Perizinan Tertentu. perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif; e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan d i UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah ; Mengingat : 1. Ditetapkan: 15 September 2009; Berlaku:. 20 Undang. 6 Tahun 1983 tentang. TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 dan pasal 127 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. A. TENTANG RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : a. 7 Pasal 1 Angka 21, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; 1. Dari berbagai macam sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak daerahNomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan dan selanjutnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencabut Peraturan Daerah tersebut; b. TEMPO. Tentang Kami. Adanya peluang untuk. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan. Tahun. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2021TENTANGPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNGKEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999. Ranperda ini. Sehubungan dengan telah ditetapkanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berikut disampaikan UU dimaksud. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan. lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha. Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG. 12 January 2022. membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. ABSTRAK: Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mengimplementasikan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskemas Perawatan; Mengingat : 1. Disebutkan dalam Pasal 64, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. 3. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28. Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi DaerahDaerah, sehingga perlu penyesuaian jenis Retribusi Daerah di Kabupaten Paser; c. 11 Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 166. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Objek dan Jenis Retribusi. penerbitan PBG. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 2. Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Menurut Undang-Undang No. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu dilakukan Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak. Tahun. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. 1 Tahun 2022. d. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 5. U. 5. Dalam Negeri tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah; Mengingat : 1. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan klasifikasi objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak, perlu. 28/ 2009 merupakan undang-undang terbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu. penetapan nilai retribusi daerah; 2. Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ; Mengingat : 1. penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2021. penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi 8. Hak daerah dalam bentuk piutang daerah tidak seluruhnya dapat diterima sesuai yang diharapkan. Photo by mentatdgt on Pexels. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang termasuk objek retribusi adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. 23 Tahun 2014 “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda”. Sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini : a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS. 33 (2004). Retribusi Pelayanan Pasar; g. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikTENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak. dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. com – Informasi seputar jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penting diketahui mengingat terbitnya regulasi baru sebagai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang No. 246, TLN NO. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki wewenang untuk menyusun. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sep 19, 2014. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN TEMPAT OLAHRAGA DI KABUPATEN SUKABUMI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);. UU No. Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 8 Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal. pemungutan pajak 6. Mengingat : 1. 19 Tahun 1997 s. Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepublikRetribusi sendiri diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. KETENTUAN UMUM : Pasal 1: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4. 1. 250 likes | 662 Views. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undan g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah di bagi atas 3 (tiga), yaitu (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa. Pasal 1 Dalam. Share. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 11. Unduh buku ini sekarang dan pelajari lebih lanjut tentang retribusi PBG. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis Retribusi Daerah Menurut UU No 28 Tahun 2009. t. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Undang-undang dasar 1945 juga mengankomodasi atau menjamin akan adanya perlindungan yang diberikan negara. . Glosarium. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah, yang hasil Rertribusi Daerah digunakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kota Banjarmasin. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai.